JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Data Sumberdaya Lahan untuk Perencanaan Tata Ruang di Aceh

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
fShare
0

Banda Aceh, 30/8/18. Pelaksanaan Bimbingan teknis pemanfaatan dan pengelolaan peta kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian di Aceh, bertempat di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sebagai narasumber Ka. Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) dan Ka. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda), diikuti oleh Kepala BPTP Aceh, Ir. M. Ferizal , M.Sc, Koord. Program BPTP Aceh, Dr. Rachman Jaya, Para Akademisi dari Universitas di Banda Aceh, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, Kadis Peternakan dan Ka. Bapedda Kabupaten se Provinsi Aceh. Data sumberdaya lahan berupa peta tanah, peta kesesuaian lahan, dan peta arahan komoditas dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang kabupaten/kota. Demikian disampaikan Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Prof. Dedi Nursyamsi, M.Agr. Selanjutnya  Ka. Balai Besar menyatakan  bahwa “tupoksi BBSDLP adalah menyediakan peta dan mendiseminasikan ke seluruh daerah. Legalitas hukum adalah SK Presiden tahun 2013 yang berkaitan dengan informasi penggunaan lahan, tentunya yang paling berperan adalah pemerintah daerah, khususnya dalam perencanaan pemanfaatan lahan. Pembangunan daerah tanpa berpedoman pada peta kesesuaian lahan seperti berjalan dalam gelap gulita, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Untuk itu Kementan melalui BBSDLP telah menyediakan peta sumberdaya lahan dapat digunakan oleh rekan kerja di daerah, sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan wilayah, khususnya bidang pertanian. Upaya untuk mewujudkan program nawacita, menuju kedaulatan pangan dengan visi menjadi lumbung pangan dunia 2045 maka dilakukan upaya yang luar biasa dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan pertanian.

Acara Bimtek yang dibuka oleh Kepala Bappeda Aceh, Azhari, SE, M.Si bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para perencana daerah dalam memanfaatkan data dan informasi sumberdaya lahan untuk pembangunan daerah. "Aceh memiliki kawasan yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Aceh perlu didukung oleh data dan informasi sumberdaya lahan sebagai dasar regulasi bagi semua pemegang kebijakan", ujar Azhari. 

Lebih lanjut Azhari mengatakan bahwa dengan adanya bimtek ini diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menggali potensi daerahnya masing-masing serta memanfaatkan informasi yang didapat dari BBSDLP sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam perencanaan pembangunan, Gubernur Aceh menekankan terhadap evidence-based planning, sehingga data sumberdaya lahan pertanian menjadi salah satu dasar dalam perencanaan tersebut. Saat ini NGO dari Kanada akan membantu pengembangan ekonomi hijau di Aceh dengan nilai 120 juta dollar sehingga peta kesesuaian lahan sangat membantu untuk penentuan wilayah pengembangan.  Kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota ke depan diharapkan sudah bisa memanfaatkan data dan informasi yang terdapat dalam peta-peta sumber daya lahan tersebut agar perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah, pungkas Azhari. 

Selanjutnya Dedi menambahkan tentang peran penting data dan informasi sumberdaya lahan pertanian. “Data sumberdaya lahan pertanian tidak hanya dapat digunakan untuk pembangunan pertanian, tetapi juga untuk sektor lainnya", ujar Dedi. Beberapa peran penting dari data sumberdaya lahan lainnya yaitu sebagai pendukung terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) serta dalam memberikan informasi mengenai kesesuaian lahan. Tahun 2017 kita sudah swasembada jagung, keberhasilan ini diperoleh dari dukungan data dan informasi terhadap program strategis Kementan. Peran data sumberdaya lahan dalam pembangunan pertanian antara lain peningkatan agroindustri dan kedaulatan pangan melalui Rekomendasi Pengelolaan Lahan (RPL) berupa informasi potensi/kesesuian dan kendala pengembangan berbagai komoditas. Mekanisme dukungan tersebut terdapat dalam peta 1:50.000 berupa peta kesesuaian lahan berbasis 9 komoditas utama, Informasi peta 1:25.000 untuk usaha tani sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian tingkat kabupaten. Peta digunakan untuk penyusunan RTRWD juga untuk mendukung UU 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B). Peta kesesuaian lahan juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan komoditas pertanian di kabupaten/kota, misalnya peta pengembangan komoditas pala di Kab. Aceh Selatan.

Dalam acara bimtek ini juga dilaksanakan penyerahan Peta Tanah, Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Strategis Pertanian, Peta Arahan Komoditas, Buku Rekomendasi Pengelolaan Lahan, serta data-data dalam bentuk softfile kepada masing-masing 18 Kabupaten dan 5 Kota yang ada di Provinsi Aceh. Selain itu data dan informasi tersebut diserahkan pula kepada Bappeda, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh.

Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai peta tanah, peta kesesuaian lahan, peta arahan komoditas dan tata cara membaca peta-peta tersebut dan rekomendasi pengelolaan lahan serta penjelasan peta potensi pengembangan infrastruktur panen air oleh Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si, Ir. Anny Mulyani, MS, dan Adang Hamdani SP, MSi. Terakhir penjelasan mengenai sosialisasi akses data sumberdaya lahan melalui internet oleh Hanifah Nurul ‘Arsy, SP. (RJ/Asis/Ramlan/F)